Cikarang Selatan,FSPMI – SE Menaker No 7/MEN/VI/2015  tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR  Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama tahun 2015 disebutkan bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh. Pembayaran THR ini wajib dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Sebagaimana diketahui sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh wajib memberikan Tunjangan Hari Raya atau THR  keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih.

Berdasarkan peraturan tersebut, pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih berhak mendapat Tunjangan Hari Raya atau THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi mereka yang masa kerjanya lebih dari 3 bulan dan kurang dari 12 bulan, Tunjangan Hari Raya  atau THR wajib diberikan secara proporsional.  Hitungannya, jumlah bulan kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.

Dalam surat edaran itu juga, Menaker menghimbau kepada para Gubernur/Bupati/Walikota untuk memperhatikan dan menegaskan semua pengusaha di wilayah masing-masing agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu. Meski regulasi pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR dilakukan paling lambat H-7, termasuk SE Menaker yang baru juga mengatakan H-7, namun Menaker dalam berbagai media menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya atau THR tersebut diberikan pada dua minggu atau H-14 lebaran Idul Fitri.

“Saya sependapat dengan pernyataan Menaker, bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya  atau THR sebisa mungkin dilakukan pada dua minggu sebelum Lebaran, supaya para pekerja dapat mempersiapkan diri saat pulang kampung atau mudik Lebaran. Lihat saja sekarang pemesanan Tiket Pulang kampung juga dilakukan jauh hari sebelum Lebaran” Ungkap Nyumarno selaku anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang membidangi perburuhan.

Yang lebih penting lagi, saya mendesak agar Bupati Bekasi mengeluarkan SURAT EDARAN yang ditujukan kepada seluruh perusahaan di Kab.Bekasi juga terkait Pembayaran THR dan Mudik Lebaran, yang isinya pada intinya menegaskan terkait Kewajiban Perusahaan membayarkan THR bagi seluruh pekerja sesuai ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya H-7 sebelum lebaran. Kemudian THR juga wajib diberikan untuk seluruh pekerja baik Pekerja Tetap, Kontrak, Outsourcing dan lain-lain sepanjang jangka waktu atau masa kerjanya memenuhi ketentuan. THR juga wajib diberikan bagi pekerja yang terkena PHK pada jangka waktu H-30 Lebaran. Selain itu Surat Edaran Bupati juga harus berisi himbauan agar Setiap Perusahaan di Kab.Bekasi menyelenggarakan dan mengadakan Fasilitas Mudik Lebaran bersama. Itu bagian dari amanah Surat Edaran Menteri yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, jadi harus dilaksanakan.

Terakhir saya mendesak Bupati Bekasi, agar memerintahkan Disnaker untuk membuat Posko Pengaduan THR. Posko ini harus dibuat oleh Disnaker, ini juga amanah SE Menteri. Posko Pengaduan THR diharapkan dapat menerima Pengaduan Buruh/Pekerja yang tidak mendapatkan THR, juga penindakan terhadap Perusahaan yang melanggarnya, jangan hanya sekedar “Posko Pepesan Kosong”. Harus dikasih sanksi tegas, biar ada efek jera, pungkas Nyumarno.