BURUH JAWA TIMUR TOLAK INPRES UPAH MURAH DAN TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM JATIM 2014 RATA-RATA 50% SEBESAR 3 JUTA

Aksi Buruh Jawa Timur dalam memperjuangkan kenaikan upah ( foto : jamal )

Aksi Buruh Jawa Timur dalam memperjuangkan kenaikan upah ( foto : jamal )

Pada Selasa 10 September 2013  sedikitnya 10 ribu buruh yang berasal dari Daerah Basis Industri Utama Jawa Timur:Surabaya,Sidoarjo,Pasuruan,Gresik dan Mojokerto ini tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia(KSPI) Jawa Timur bersama berbagai elemen lainnya akan aksi unjuk rasa ke Gedung Negara Grahadi Surabaya Jawa Timur dengan tuntutan utama Menolak Inpres Upah Murah,Kenaikan Upah Minimum 2014 harus 50% dan realisasi Upah Minimum Sektoral di Jawa Timur serta Sistem Pengupahan yang lebih adil dan layak, Tuntutan tambahan lainnya adalah dijalankannya jaminan kesehatan nasional untuk buruh dan rakyat dan dihapuskannya sistem outsourcing.

Di Tengah Kondisi minimnya kesejahteraan buruh Pemerintahan SBY malah menggulirkan Instruksi Presiden Tentang Upah Minimum sebagaimana disampaikan sejumlah Menteri seperti Menko Perekonomian,Menteri Perindustrian dan Menakertrans yang menyatakan bahwa Pemerintah akan segera membuat formula baru upah minimum dengan perhitungan berbasiskan tingkat inflasi ditambah X persen yang akan ditentukan melalui mekanisme tripartit dan akan berlaku bagi kelompok industri padat modal,padat karya dan UKM.

Adapun batasan kenaikan upah minimum per tahun 2014 adalah sebesar Inflasi dengan batas atas maksimal 10% diatas inflasi tahunan untuk industri besar, sedangkan untuk industri padat karya dan UKM maksimal 5 %. Hal tersebut akan dituangkan ke dalam Instruksi Presiden(Inpres) yang akan menjadi pedoman untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu kami menyatakan bahwa:

• Memposisikan pemerintah pusat sebagai broker pengupahan dalam sebuah Rezim Upah Murah yang akan memiskinkan kaum buruh secara terstruktur dan sistematis melalui sentralisasi kebijakan upah minimum yang rendah.

• Inkonstitusional karena amanat UUD 1945 paradigma kebijakan pengupahan adalah upah layak sehingga Inpres Upah Murah melanggar Pasal 27 ayat 2 :Tiap Warga Negara Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D ayat 2:Setiap Orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil ndan layak dalam hubungan kerja.

• Ilegal karena Upah Minimum buruh ditetapkan oleh Gubernur dan berbasiskan survei Kebutuhan Hidup Layak bukan intervensi Presiden dengan perhitungan berdasarkan tingkat inflasi semata, Hal ini bertentangan dengan Pasal 88 ayat 4 UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan : pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan Pasal 89 ayat 3:Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati/Walikota.

• Upah Murah akan semakin menghancurkan daya beli buruh yang terpuruk akibat kenaikan harga BBM yang berdampak harga-harga kebutuhan pokok,transportasi,kesehatan,pendidikan dll naik rata-rata 30%.

• Pelemahan Rupiah dan Instabilitas ekonomi adalah salah urus dalam tata kelola ekonomi akibat praktek ekonomi neoliberal negara maupun sektor swasta sehingga tidak tepat dan salah alamat jika menjadikan upah buruh sebagai tumbalnya.

Terkait Perkembangan terutama Pengupahan maka kami menuntut :

1.Menolak Inpres Upah Murah yang akan menjadi standarisasi Upah Minimum Nasional.

2.Mendesak Pemerintah agar Upah Minimum 2014 secara nasional dinaikkan rata-rata 50%.

3.Pemerintah segera merevisi komponen Kebutuhan Hidup Layak(KHL) upah dari 60 menjadi minimal 84 item dan standarisasi upah juga memperhitungkan kebutuhan hidup buruh yang sudah berkeluarga.

4.Presiden agar menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang upah yang menjamin kesejahteraan buruh dan keluarganya seperti yang diamanatkan UU 13/2013 pasal 97.

5.DPR agar berinisiasi menerbitkan UU tentang Sistem Pengupahan Nasional.

6.Gubernur Jawa Timur, Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan agar memboikot Inpres Upah Murah

7.Upah Sektoral direalisasikan di semua wilayah Jawa Timur

8. Revisi Peraturan Gubernur Tentang Mekanisme Penetapan UMK Jatim 2014

9. Mendesak agar UMK Jawa Timur 2014 ditetapkan berkisar 3 Juta untuk daerah industri utama Jatim dan rata-rata regional 50% untuk Kab/Kota yang lain.

Adapun Tuntutan lainnya dari buruh adalah:

Terkait Jaminan Kesehatan

a. Menuntut dijalankannya jaminan kesehatan 1 Januari 2014 untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa pentahapan, dengan besaran iuran untuk PBI Rp.22.250 untuk 156 juta jiwa.

b. Revisi PP dan Perpres Jaminan Kesehatan menjadi lebih berpihak kpd buruh rakyat

Terkait Outsourcing

a. Hapus seluruh pekerja outsourching di BUMN dan angkat semua pekerja outsourcing BUMN menjadi pekerja tetap.

b. Outsourcing sektor swasta yang melanggar UU harus diangkat menjadi karyawan tetap dari perusahaan user dan hak-haknya diberikan tanpa diskriminasi. Jika pemerintah tetap memaksakan pemberlakuan Inpres Upah Murah dan terus melanggengkan Rezim Upah Murah maka kami akan menggugat uji materi dan melakukan pemogokan nasional.

Surabaya, 9 September 2013

Jamaludin:

Jurubicara KSPI Jawa Timur :082333274832

Categories: Siaran Pers

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *