Aksi Buruh Menuntut Jaminan Sosial

Aksi Kaum Buruh

Dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jumat 23 Agustus 2013 Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan akan ada instruksi presiden yang akan mengatur soal upah buruh. Dimana Inpres ini akan menjadi pedoman dalam penentuan besaran upah.

Menurut Hatta Radjasa, upah minimum seharusnya ditentukan berdasarkan komponen hidup layak (KHL) dan sejumlah faktor lain, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Upah tersebut pun, kata dia, seharusnya telah dibahas oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur tripartit. “Namun, yang terjadi, banyak yang memandang upah ditentukan oleh Gubernur,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat pun mengungkapkan hal serupa. Bahkan, dia memberikan contoh, penetapan oleh gubernur dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik seperti pemilihan kepala daerah. “Yang seperti itu terjadi,” kata dia. Pejabat daerah bersangkutan menaikkan upah buruh untuk mendapatkan simpati masyarakat.

Lebih lanjut Hidayat menjelaskan, bahwa Inpres tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi para Bupati, Walikota, dan Gubernur untuk menentukan besaran upah.

Tanggapan Buruh Indonesia

Menyikapi pernyataan Hatta Radjasa dan M.S. Hidayat, buruh Indonesia mengingatkan kepada Presiden SBY agar tidak terjebak dalam kebijakan upah murah yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. “Inpres tidak dibutuhkan dan jika dipaksakan untuk diterbitkan justru akan melawan hukum,” lanjut Iqbal. Lebih jauh Iqbal mengingatkan, penerbitan Inpres ini bertentangan dengan konstitusi karena pengaturan tentang penetapan upah minimum oleh Gubernur suda diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No 13 Tahun 2012.

Oleh karena itu buruh Indonesia mengingatkan kepada para Menteri dan Apindo jangan mencoba-coba mengakali nasib kaum buruh dengan mencari-cari alasan. “Kaum buruh menolak dengan keras dikeluarkannya Inpres tersebut dan akan mempercepat aksi massa buruh diberbagai kota bila mana Inpres tersebut dikeluarkan dan kebijakan rezim upah murah tetap dikedepankan hanya karena alasan pelemahan nilai tukar rupiah,” kata Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Said Iqbal mengingatkan kembali pidato kenegaraan Presiden SBY pada tanggal 16 Agustus 2013 yang dengan jelas menyatakan Indonesia tetap menjadi negara tujuan invesrtasi utama, negara “midle income”, harus tetap menjaga daya beli masyarakat sehingga oleh karena itu Indonesia tidak boleh lagi berorientasi kepada upah murah.

Berdasarkan kenyataan itu, dengan ini diserukan kepada buruh Indonesia – dimanapun mereka berada –  untuk menyiapkan rangkaian aksi bergelombang dalam mewujudkan upah layak: kenaikan upah 50 %.  Gelombang aksi ini untuk menjawab upaya pemerintah melalui menteri-menterinya yang berkolaborasi dengan “pengusaha hitam” untuk  kembali melaksnakan politik upah murah di negara yang kita cintai ini.

Berikut adalah rangkaian aksi yang akan dilakukan buruh Indonesia:

– 31 Agustus 2013 di Bekasi sebanyak 20.000 orang

– 3 September 2013, oleh Forum Buruh DKI sebanyak 5.000 orang

– 5 September 2013, sebanyak 30.000 orang Sejabotabek

– 10 September 2013, Se Jawa Timur sebanyak 10.000 orang

– 11 September 2013, di Medan sebanyak 5.000 orang

– 12 September 2013, di Batam, sebanyak 5.000 orang

– 13 September 2013 di Bandung sebanyak 5.000 orang

Dan diikuti daerah lainnya, di Jawa Tengah, Lampung, Manado, Makasar, Gorontalo, Aceh, dihari-hari berikutnya. Puncaknya, di bulan Oktober atau November 2013, akan dilanjutkan dengan Mogok Nasional melibatkan 4 juta buruh yang tergabung dalam KSPI & KAJS dan aliansi buruh daerah.

Wahai buruh Indonesia, kita tidak akan tinggal diam, karena kitalah yang harus memperjuangkan untuk mendapatkan apa yang sharusnya kita dapatkan. Karenanya, tidak ada pilihan lain, kecuali semua buruh Indonesia harus turun dan bergerak, keluar dari paberik-pabrik dan kantor-kantor, kecuali anda setuju dengan format kenaikan MENPERIN yakni hanya inflasi plus yang hanya sekitar 7 persen itu. (Kascey)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *