FSPMI,Jakarta – Mulai 2015, sistem pengupahan buruh direvisi. Buruh dibayar berdasarkan pendidikan, produktivitas, masa kerja, prestasi, jabatan, dsb. Tuntutan kenaikan upah hanya bisa dilakukan jika perusahaan untung.

Perubahan ini sedang dibahas pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Sistem ini akan menjadi pelengkap dari ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK).

Kalangan pengusaha mendukung sistem baru tersebut. Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, berpendapat, sudah saatnya buruh dibayar berdasarkan produktivitas.

“Jangan upahnya makin lama makin mahal, tapi produktivitasnya tetap. Orang (investor) makin lama ya orang malas di Indonesia. Negara kalau sudah tidak kompetitif mau gimana?” ucap Bambang, usai menghadiri Rakernas Kadin, di Balai Kartini, Jakarta, pada Kamis (11/9/14).

Sementara itu, Irianto Simbolon, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenakertrans, mengatakan, mulai tahun depan akan digunakan sistem “skala upah”.

Ada beberapa poin penting dalam sistem skala upah baru ini. Pertama, digunakannya indikator pendidikan, prestasi, masa kerja dan jabatan untuk menentukan besaran upah buruh.

Konsolidasi Buruh Perempuan bersiap memperjuangkan kesejahteraan

Konsolidasi Buruh Perempuan bersiap memperjuangkan kesejahteraan


Jadi besaran upah menjadi sangat personal. Berbeda dengan penentuan besaran upah yang dipakai selama ini, yakni hanya didasarkan pada UMP (upah minimum provinsi).

Poin kedua, skala upah nantinya juga akan ditetapkan pengusaha dengan menggunakan indikator kinerja perusahaan. Artinya, jika kinerja perusahaan sedang buruk atau tidak untung, maka buruh tidak berhak meminta kenaikan upah.

Poin ketiga, pendapatan non upah wajib dibayarkan perusahaan. Yang dimaksud pendapatan non upah ini seperti Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, uang pengganti fasilitas pekerjaan, dll.

Poin keempat, indikator besaran upah buruh didasarkan pada 84 komponen Kebutuhan Layak Hidup (KHL). Aturan yang lama, yakni Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012, hanya ada 60 komponen KHL.

Adapun tambahan komponen KHL antara lain mulai dari dispenser, mesin cuci, sapu lidi dan sapu ijuk, talenan plastik, tikar, televisi minimal ukuran 19 inci, deodorant, parfum, lipstik, hand and body lotion, handphone, dsb.

Terakhir, poin kelima, sistem upah baru merubah periodidasi penetapan upah. Dari selama ini setahun sekali, nantinya menjadi dua tahun sekali.

http://www.nefosnews.com/post/ekbis/sistem-upah-buruh-2015-diubah-ini-dia-poin-poinnya