Buruh Daftarkan Uji Materi UU Tax Amnesty Ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta, FSPMI- Ratusan Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) resmi mendaftarkan gugatan uji materi UU Tax Amnesty sekaligus melakukan aksi menolak UU tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi siang ini Jumat 22 Juli 2016.

” Ada beberapa alasan kenapa Buruh menolak UU Tax Amnesty diantaranya adalah UU itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 23 dan 23 A di mana pemungutan pajak dalam APBN bersifat memaksa, bukan mengampuni seperti yang tertuang dalam RUU. Kedua Indonesia pernah dua kali gagal dalam menerapkan pengampunan pajak, yakni pada tahun 1964 dan 1984. Kegagalan berpotensi terjadi kali ini juga. Ketiga UU itu rentan dimanfaatkan bagi sebagian orang yang ingin ‘membersihkan’ uangnya yang bisa saja berasal dari tindak pidana korupsi. Keempat UU ini berpotensi menjadi ‘karpet merah’ bagi konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi, keuangan dan perbankan serta pelaku pencucian uang” terang Kahar Cahyono selaku juru bicara KSPI

Aksi buruh tolak tax amnesty di MK
Aksi buruh tolak tax amnesty di MK

 

Sedangkan dalam rilis sebelumnya Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan ada beberapa alasan mengapa buruh ikut mengajukan uji materi terkait tax amnesty.

Pertama, tax amnesty mencederai rasa keadilan buruh sebagai pembayar pajak. Karena dengan diterbitkannya PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah mengembalikan upah buruh pada rezim upah murah dan hilangnya hak berunding serikat buruh. Padahal, dari data ILO, upah rata-rata buruh Indonesia hanya $174/bulan. Ini lebih rendah dibanding vietnam $181, Thailand $357, Philipina $206, dan Malaysia $506.

Di sisi lain, buruh taat membayar pajak berupa Pph 21 dan kalau terlambat dikenakan denda. Tetapi giliran para pengusaha yang “maling” pajak justru diampuni. Dengan demikian, jelas Undang-undang Pengampunan Pajak bertentangan dengan UUD 1945.

Kedua, hukum Indonesia telah digadai/dibarter dengan uang demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui pengampunan para “maling” pajak. Padahal, UUD 1945 menyatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dengan demikian, adanya tax amnesty berarti antara buruh dan pengusaha tidak sama kedudukannya dalam hukum.

Ketiga, dana denda dari hasil pengampunan pajak sebesar Rp 165 triliun yang sudah dimasukan dalam APBN-P 2016 adalah dana “ilegal-haram” karena sumber dananya berasal dari pengampunan pajak yang jelas-jelas melanggar UUD 45. Dalam hal ini, buruh juga mendesak agar UU APBN-P 2016 juga dibatalkan.

Keempat, dalam UU Pengampunan Pajak dikatakan bagi pegawai pajak atau siapapun yang membuka data para pengemplang pajak dari dana yang ada di luar negeri/repatriasi maupun dari dalam negeri/deklarasi maka akan dihukum penjara 5 tahun. Jelas hal ini bertentangan dengan UUD 1945, tentang hak asasi manusia karena mana mungkin orang yang mengungkapkan kebenaran malah di hukum penjara.

Kelima, dalam UU Pengampunan Pajak disebutkan bahwa tidak peduli asal usul dana repatriasi dan deklarasi tersebut. Ada kesan, yang penting dananya masuk. Jelas hal ini berbahaya karena bisa saja terjadi pencucian uang dari dana korupsi, perdagangan manusia, hingga hasil kejahatan narkoba. Hal ini pun melanggar UUD 1945 yang berarti negara melindungi kejahatan luar biasa terhadap manusia.

Karena itu, buruh akan berada di garda depan untuk menentang tax amnesty.