Banyak Masyarakat Meninggal Karena Ditolak Rumah Sakit , Jokowi Dituntut Perbaiki BPJS Kesehatan

Jakarta,FSPMI – Kasus masyarakat meninggal karena Ditolak berobat oleh Rumah Sakit menjadi keprihatinan luas di masyarakat.

Lambatnya permerintahan Joko widodo merespon hal ini juga sangat disayangkan. Presiden seolah olah tutup mata terhadap permasalahan nyawa warga negaranya.

Merespon kegagapan pemerintah, relawan pengawas jaminan kesehatan ( Jamkeswatch) melakukan aksi long march Surabaya – Jakarta untuk menyuarakan perbaikan pelayanan dan regulasi dari BPJS Kesehatan.

Dalam perjalannya melintasi puluhan kota dan ribuan kilometer, aksi ini mendapat respon dan dukungan luas masyarakat.

Kini aksi Longmarch Surabaya – Jakarta yang dikakukan relawan Jamkeswatch diperkirakan akan memasuki Kabupaten Bekasi pada hari Jumat, 13 Oktober 2017, sekitar jam 09.00 WIB. Longmarch sudah dimulai sejak tanggal 19 September 2017 dari tugu Pahlawan, Surabaya, dan akan berakhir di Istana Negara, Jakarta.

Dalam kaitan dengan itu, Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Bekasi menyiapkan penyambut kedatangan rombongan longmarch di perbatasan Bekasi – Karawang secara besar-besaran.

“Penyambutan akan kami lakukan pada hari Jumat (13/10/2017) jam 09.00-10.00 di Tanjung Pura. Perbatasan Kerawang -Bekasi, dengan melibatkan massa buruh dari Garda Metal, Jamkeswatch, dan berbagai PUK di kawasan industri seperti EJIP, Delta, Hyundai, dan lain sebagainya,” ujar Sekretaris KC FSPMI Bekasi, Amir Mahfuzh.

Tidak hanya oleh FSPMI. Serikat buruh dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat juga akan bergabung dan ikut melakukan penyambutan. Ini menandakan, bahwa isu sehat hak rakyat yang diperjuangkan selama longmarch dari Surabaya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat.

Dari perbatasan, kata Amir, rombongan longmarch akan dibawa menuju ke Pemda Kabupaten Bekasi untuk melakukan udiensi dengan pejabat daerah Kabupaten Bekasi.

Longmarch Surabaya – Jakarta ini membawa 19 tuntutan perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan, yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Kesembilan belas tuntutan tersebut terkait dengan:

1. Masih ada batasan quota kamar rawat inap pasien BPJS dan perbedaan antara kamar rawat inap dan pasien umum.

2. Masalah kepesertaan pendaftaran, masih banyak masyarakat yang bingung terkait peraturan baru seperti nomor rekening bank, aktifasi 14 hari, lama prosesnya (antrian), dan masih banyaknya calo.

3. Masih banyak dari rumah sakit yang memanfaatkan pasien BPJS Kesehatan untuk membayar biaya tambahan dengan alasan diluar BPJS Kesehatan, dsb.

4. Taris INA CBGs yang banyak dikeluhkan rumah sakit.

5. Perbanyak PIC/Petugas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit untuk bisa memberikan info kepada masyaralat yang bermasalah di Rumah Sakit.

6. Tidak adanya update pengeluaran biaya untuk pasien Rumah Sakit (terutama Rumah Sakit Swasta).

7. Masih banyak perusahaan yang belum mendaftkarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

8. Suplay obat yang masih kurang di Rumah Sakit, sehingga membebankan pasien untuk membeli obat di luar.

9. Pelayanan bayi yang baru lahir untuk PPU dan PBPU.

10. Pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri yang banyak kendala.

11. Pelayanan di luar yang masih susah ketika peserta BPJS Kesehatan keluar kota.

12. Sanksi tegas untuk Rumah Sakit yang nakal menolak pasien dengan berbagai alasan.

13. Sosialisasi di tingkat bawah (RT/RW) yang masih minim.

14. Rujukan antar Rumah Sakit yang masih susah.

15. Apakah MOU antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehata mengikat tentang tindakan medis terhadap pasien di Rumah Sakit. Karena banyak Rumah Sakit yang menolak tindakan medis dengan alasan hal itu tidak ditanggung BPJS Kesehatan (contoh rujukan partial).

16. Keterbatasan Faskes 1 (premier) dan quota yang menyebabkan peserta BPJS Kesehatan memilih Faskes pertama jauh dari tempat tinggal.

17. Data yang tidak valid di BPJS Kesehatan terkait peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

18. Terjadinya kartu double satu orang mempunyai dua kartu PBJS Kesehatan dan KIS.

19. Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengalami PHK masih terdapat banyak kendala untuk tetap mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan.