Jakarta,FSPMI- Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI) akan melakukan aksi unjuk rasa nasional menolak rencana Revisi UU Ketenagakerjaan pada 1-2 Oktober 2019.

” FSPMI akan melakukan aksi Penolakan Revisi UU ketenagakerjaan pada awal Oktober saat pelantikan anggota DPR RI periode 2019- 2024” tegas Said Iqbal selaku Presiden FSPMI.

” Rencananya aksi ini akan diikuti 50 ribu buruh dari Jabodetabek, Serang, Purwakarta, Cilegon, Subang, Cirebon, Bandung, Cianjur dan wilayah lainya” tambahnya

Menurut Iqbal, revisi UU itu tidak sesuai dengan nilai perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Iqbal juga memerinci apa saja yang dikhawatirkan jika UU Ketenagakerjaan akan direvisi.

Masa Buruh FSPMI Saat melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta

“FSPMI ingin mengatakan pada pemerintah, kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar tidak melanjutkan rencana dari pada revisi UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Mengapa demikian? Karena di seluruh dunia, sifat daripada UU Ketenagakerjaan itu adalah melindungi dan kesejahteraan,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, UU Ketenagakerjaan harus dilihat secara komprehensif. Ia mencontohkan alasan pengusaha yang mengeluhkan besarnya nilai pesangon sehingga membuat investasi tidak mau masuk ke Indonesia.

“Kalau kita melihat nilai pesangon saja, memang betul Indonesia jauh lebih besar dari Malaysia, jauh lebih besar dari Spanyol yang hanya tujuh bulan upah. Indonesia sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun lebih. Tetapi bagaimana sistem jaminan sosialnya?” ucap Iqbal.

Iqbal menyebut sistem jaminan sosial di Indonesia belum memadai jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ia juga menyinggung soal tidak adanya asuransi pengangguran (unemployment insurance) di Indonesia.

FSPMI Karawang menolak revisi UU Ketenagakerjaan, Selasa (13/8/2019).

“Di negara-negara yang menjadi pembanding nilai pesangonnya tadi itu mempunyai unemployment insurance, ansuransi pengangguran. Di Indonesia tidak ada asuransi pengangguran. Nah kalau memang pesangon itu ingin dikurangi, bagaimana asuransi pengangguran, bagaimana dengan cadangan pesangon? Karena semangat pesangon adalah sebagai daya tahan buruh atau pekerja bilamana mereka dipecat, bila mereka terkena pemutusan hubungan kerja,” jelas Iqbal.

“Nah kalau mereka kemudian tidak ada pesangon yang memadai, mau dikurangi dalam revisi ini, maka mereka tidak punya daya tahan. Apalagi jaminan pensiun kita yang sangat rendah,” lanjut dia.

Menurut Iqbal, jika mengakomodasi kepentingan buruh, lebih baik membuat UU baru yang bersifat perlindungan dan kesejahteraan. UU itu, kata Iqbal, adalah hasil diskusi antara pemerintah, pengusaha, dan para pekerja.

“Lebih baik daripada revisi, kalau memang ingin mengakomodir kepentingan buruh, kita duduk sama-sama, triparteid, pemerintah, pengusaha, dan buruh, membuat UU baru, UU Perburuhan yang bersifat perlindungan dan kesejahteraan,” tuturnya.

Categories: Siaran Pers