Jakarta, FSPMI- Aksi unjuk rasa ribuan buruh se jabodetabek hari ini 23 jan 2015 memasuki hari ketiga di Kemenaker, Kemenperin,dan BKPM dan pad hari yang sama buruhpun aksi di Aceh,Medan dll.

Para buruh menyatakan bahwa pemerintah melanggar UU BPJS krn belum mensahkan RPP Pensiun yg seharusnya sudah ditanda tangani Presiden pada November 2014.

Buruh juga menolak konsep dana pensiun pemerintah yg hanya mewajibkan iuran pensiun 8%(buruh bayar 3% dan pengusaha 5%)krn manfaat pensiun yg didapat hanya 25% dari gaji terakhir,jelas nilai manfaat tsb sangat rendah dan tidak ada arti bagi pekerja/karyawan saat usia pensiun dan hal ini diskriminatip terhadap apa yg didapat manfaat pensiun pns dan anggota dpr ri sebesar 60% dari gaji pns terakhir(padahal uu nya sama),dan juga manfaat pensiun 25% dr gaaji terakhir lebi kecil dari nilai pesangon saat masa pensiun sebesar 33,3 bulan gaji terakhir.

Oleh karena itu buruh menuntut iuran pensiu sebesar 15%(buruh 5% dan pengusaha 10%,dimana saat ini perusahaan yg sudah punya dana pensiun pengusahanya rata2 bayar 10%)shg didapat manfaat pensiunnya 60%-75% dr gaji terakhir(sama dg pns).

Disamping itu para buruh meminta jumlah item khl menjadi 84 agar gaji nya menjadi layak bersaing dg gaji buruh malaysia,philipina,thailand.

Sehingga saat memasuki usia pensiun maka para pekerja/karyawan tsb menerima gaji pensiun dpt mencukupi kebutuhan keluarganya saat pensiun,bukan sekedar 25% dari gaji terakhir yg asal2an tsb,apalagi usulan kepala bkpm dan menperin naik upah 5 tahun sekali yg”keblinger”tsb.

Bila Menaker, Menperin,dan Kepala BKPM tetap memaksakan upah naik 5 th sekali,KHL tidak meningkt,dan RPP Pensiun tidak kunjung disahkan maka sebaiknya ketiga menteri tsb mengundurkan diri saja karena tidak menguasai bidang tugasnya atau dicopot saja oleh presiden.

Bila pemerintah tidak merespon tuntutan upah layak(khl 84 item&tolak naik upah 5 th sekali),sahkan rpp pensiun,hapus outsourcing bumn,maka aksi buruh akan meluas.

Terima Kasih

Said iqbal
Presiden kspi