Aksi Buruh Cimahi Tolak PP Pengupahan

Aksi buruh Cimahi | Sumber: Internet
Aksi buruh Cimahi | Sumber: Internet

Di berbagai daerah, aksi buruh terus dilakukan. Tak terkecuali di Kota Cimahi, Jawa Barat. Sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Aksi Reformasi Upah Kota (Garuk) Cimahi, pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 melakukan unjuk rasa di kantor DPRD. Garuk Cimahi terdiri dari berbagai serikat pekerja, seperti FSPMI, SPN, KASBI, dan SBSI 92.

Aksi di Kantor DPRD Kota Cimahi itu merupakan lanjutan dari aksi-aksi yang pernah mereka lakukan sebelumya. Tuntutan yang diserukan adalah: Menolak PP Pengupahan dan mendesak agar upah minimum Kota Cimahi ditetapkan sebesar 3,6 juta.

Sesampainya di DPRD Kota Cimahi, perwakilan buruh diterima oleh Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Gunawan. Dalam pertemuan itu, sesuai dengan permintaan perwakilan buruh, Achmad bersedia membuatkan surat rekomendasi penolakan PP Pengupahan kepada Menteri terkait.

Aksi unjuk rasa ke DPRD bukanlah aksi pertama yang dilakukan buruh Kota Cimahi. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya tanggal 5 Nopember 2015, seribu orang buruh perempuan yang tergabung dalam SPSI Kota Cimahi mendatangi kantor Wali Kota Cimahi. Mereka menyampaikan kekecewaannya terkait PP Pengupahan. Dalam aksi ini, mereka juga meminta agar Walikota mendorong pemerintah pusat untuk membatalkan PP Pengupahan tersebut.

Sementara itu, pada tanggal 13 Oktober 2015, Garuk Cimahi sempat menggelar mimbar bebas di depan Alun-alun Cimahi. Sebelumnya, mereka membagikan selebaran kepada masyarakat yang melintas agar mendukung perjuangan buruh mendapat upah layak demi kesejahteraan. Mereka menyerukan agar upah minimum Kota Cimahi 2016 ditetapkan sebesar Rp 3,6 juta

Bagi buruh, upah adalah nilai tawar atas kerja keras buruh selama bekerja. Ketika produksi barang dan jasa terus bergulir, keuntungan hanya dinikmati pengusaha. Makak sangat ironis apabila buruh yang menjadi penggerak perusahaan masih mengalami kekurangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini, buruh membutuhkan papan yang layak, pangan memenuhi kebutuhan gizi, sandang yang manusiawi, kesehatan, serta pendidikan untuk pekerja dan keluarganya. (*)