Bekasi, FSPMI – Konsolidasi yang dilakukan setiap Pimpinan Unit kerja (PUK) FSPMI yang ada di Kabupaten Bekasi terus dilakukan. Maraknya penolakan tentang Omnibus Law di berbagai daerah pun terus digaungkan.
Omah Buruh EJIP, menjadi salah satu yang dijadikan tempat untuk konsolidasi sekaligus sosialisasi tentang penolakan Omnibus Law. Banyak kalangan buruh menuding dengan adanya Undang-undang Cipta kerja ini akan menyengengsarakan kelangsungan hidup kaum buruh, dimana di dalamnya banyak kebijakan yang tidak pro terhadap buruh.
Konsolidasi akbar di Omah Buruh, Senin (24/2/2020), kali ini sengaja dilakukan oleh PUK SPEE FSPMI PT Fata Sarana Makmur. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pengurus PUK guna menjaga rasa militansi dari setiap anggota yang sudah lama tertanam.
Dengan dihadiri hampir 70% anggota ikut andil menghadiri dalam agenda konsolidasi akbar yang beberapa tahun ke belakang juga pernah dilakukan. Tidak cukup sampai disini, pengurus PUK sengaja mengundang sekaligus menguji semua anggota untuk hadir dalam agenda tersebut pasca pulang kerja jam 17.00 WIB. Terbukti memang kehadiran anggota yang hadir sesuai yang diharapkan.
Dalam pemaparannya Soleh selaku Perangkat Cabang (PC) SPEE FSPMI menjelaskan bagaimana nasib buruh ke depan. Bukan itu saja yang dipaparkannya, terkait  penolakan Omnibus Law juga dijelaskan lebih mendalam.
“Kita jangan alergi dengan politik, segala kebijakan pemerintah adalah produk dari politik. Produksi tercipta mana kala ada pasar, investor datang pun belum tentu tercipta lapangan kerja,” jelas Soleh dengan tegas.
Dari beberapa anggota yang ikut dalam agenda konsolidasi akbar, mereka merasa sangat penting agenda tersebut. Dimana saat ini masih banyak anggota yang tidak memahami untuk apa konsolidasi dan buat apa konsolidasi.
“Bagaimana tidak jika setiap anggota bisa tahu dan memahami pentingnya konsolidasi di sana pasti tumbuh rasa militansi yang tertanam. Inilah berorganisasi tetap harus jaga kekompakan,” ucap salah satu pengurus PUK.
Lebih lanjut, menurut Soleh, dalam Omnibus Law Cipta Kerja, adanya pembayaran upah perjam jelas akan merugikan kaum buruh, karena upah mempengaruhi daya beli buruh.
“Ini jelas sebuah penyesatan, coba logika yang mulai kita bangun. Berapa barang yang dihasilkan itulah yang akan dibayar. Siap untuk Melawan Omnibus Law?” tanya Soleh kepada anggota PUK Fata Sarana Makmur yang hadir dalam konsolidasi.
Menurutnya semangat anggota yang datang dalam mengikuti konsolidasi mesti diapresiasi karena itu berarti anggota masih komitmen dengan perjuangan. (Jhole)