Jawa tengah, FSPMI – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 29 September 2016 mendesak pemerintah mencabut PP 78 tahun 2015, menetapkan kenaikan upah 2017 sebesar 650.000 dan menolak tax amnesty.

Buruh Mendesak pemerintah mencabut PP 78 Tahun 2015 karena bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat dan sesuai Rekomendasi Panja Upah DPR.

“ Buruh Mendesak pemerintah mencabut PP 78 tahun 2015 karen melanggar konstitusi dan mengabaikan hak berunding buruh. Dengan PP 78 tahun 2015 Kenaikan upah minimum tidak lagi ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi dan atau bupati maupun walikota tetapi oleh pemerintah pusat ” ujar Sekretaris DPW FSPMI Jawa Tengah, Aulia Hakim.

” Upah buruh di Jawa tengah sangat rendah. Pemberlakuan PP 78 tahun 2015 akan semakin membuat Upah Jawa Tengah tertinggal dan tentu akan menjadi beban besar bagi buruh di Jawa Tengah yang hidup serba kekurangan ” sambungnya.

Tuntutan kenaikan upah sebesar 650 Ribu, didasarkan pada data ILO yang menyebutkan upah rata-rata buruh Indonesia lebih rendah dari upah buruh Vietnam, Malaysia, Thailand, Philipina. Bahkan data ADB menyebutkan 3 negara dengan upah rendah di Asia adalah Bangladesh, Indonesia, dan India.

Sedangkan alasan buruh Menolak UU Pengampunan Pajak karena melanggar UUD 1945 dan menciderai rasa keadilan.